KEDIRI – Berbagai kalangan masyarakat di Kediri Jawa Timur menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan keputusan presiden yang merevisi istilah kemerdekaan RI menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Surat kepada presiden RI itu merupakan tindaklanjut dari hasil diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Oraganisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang Dijiwai Manunggalnya Keimaman dan Kemanusiaan dengan tema ‘17 Agustus 1945 adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, bukan Kemerdekaan Republik Indonesia’ di rumah masa kecil Bung Karno di Desa Pojok, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Minggu (30/08/2015).
“Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk penggunaan istilah HUT Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia disetiap peringatan 17 Agustus, sehingga tidak lagi menggunakan istilah HUT Kemerdekaan RI,” kata Juwaini dari elemen budayawan Kediri, 1 September 2015.
Menurut Juwaini, ada salah kaprah dalam penggunaan istilah kemerdekaan RI. Dari hasil diskusi, menurut dia, penggunaan bahasa kemerdekaan bangsa ini memiliki dasar konstitusional, historis dan filosofis yang lebih kuat.
“Teks proklamasi menyebutkan; Proklamasi. Kami bangsa Indonesia….. Kemudian, ada juga kalimat. “Dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamator juga menyebut, ‘Atas nama bangsa Indonesia’” ungkap Juwaini.
Kesimpulan diskusi yang lain adalah penggunaan Acuan pembukaan UUD 1945 yang menggunakan rakyat dan bangsa dalam menyatakan kemerdekaan. Dalam alinea pertama disebutkan; Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya.. Kemudian di alinea berikutnya; Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia.
“Dari aspek historis, 17 Agtustus 1945 adalah peristiwa cetusan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, sedangkan Negara Republik Indonesia didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945,” ujar Juwaini.
Hal ini, menurut dia, ditandai dengan disahkannya Pancasila final sebagai dasar Negara. Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantiknya Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil Presiden partama.
Sedangkan dari sisi filosofis, kata dia, syarat berdirinya negara Republik Indonesia adanya kedaulatan Bangsa Indonesia. Tidaklah mungkin bangsa yang dalam cengkraman kekuasaan asing mendirikan negara dahulu baru kemudian mencetuskan kemerdekaannya. “Dengan kata lain, bangsa Indonesia harus merdeka dahulu baru mendirikan negara dan pemerintahan,” paparnya.
Ibnu Sifa dari elemen Persatuan Petani Kediri mengatakan, disamping mengusulkan pengubahan istilah dari Kemerdekaan RI menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, peserta diskusi menggelisahkan problematika kebangsaan dalam hal krisis multidimensi. Salah satunya pembangunan jiwa bangsa yang mana dalam hal ini memiliki irisan dengan revolusi mental yang diusung oleh pemerintah.
“Kami berkesimpulan pembangunan jiwa yang dimaksud dimulai dari individu untuk memiliki otonomi moral. Mengingat bahwa otonomi moral menjadi basis tindakan setiap orang yang menghasilkan output semisal karakter jujur, adil, empati, humanis dan karakter-karakter luhur lainnya,” kata Sifa.
Pada tahapan selanjutnya peserta diskusi akan membuat program-program pendidikan pembangunan jiwa bangsa sebagaimana yang dimaksud diatas. Peserta menyadari masih banyak krisis yang membelit bangsa ini namun peserta memilih untuk berkontribusi pada pembangunan jiwa dengan alasan jika setiap individu memiliki karakter luhur maka diharapkan negara ini dikendalikan dan diisi oleh orang-orang berkarakter luhur pula.
Peserta diskusi menyepakati bahwa Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara sudah final, mengingat bahwa substansi dari Pancasila diantaranya kontak sosial atas dasar keragaman. “Karena itu peserta diskusi berkomitmen sebagai pengawal Pancasila,” ujar Sifa.
Peserta diskusi juga merespon Undang-Undang Desa yang sekarang sedang digulirkan dengan membuat program pelatihan yang menyasar peserta dari setiap desa yang berada di wilayah Kabupaten Kediri. Untuk selanjutnya peserta diskusi membentuk lembaga pelatihan bagi warga desa.*
